Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan ihwal efek positif dari efisiensi atau blokir anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Tanpa ada kebijakan itu, ia memastikan defisit APBN 2025 bisa lebih lebar dari proyeksi sampai akhir tahun sebesar Rp 662 triliun atau 2,78% dari PDB.
Proyeksi defisit APBN 2025 sampai akhir tahun itu sebetulnya sudah lebih dalam dibanding target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB.
Penyebabnya ialah penerimaan negara yang berpotensi turun lebih dalam dari target tahun ini karena PPN 12% tak jadi diberlakukan secara keseluruhan, dan dividen BUMN kini masuknya ke Danantara, tak masuk pos PNBP dalam APBN, ditambah dengan melemahnya harga-harga komoditas.
"Sebetulnya kalau kita enggak melakukan efisiensi, sementara presiden ada program-program prioritas yang beliau lihat lebih strategis, harusnya defisitnya naik lebih tinggi lagi," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Berdasarkan catatan Sri Mulyani, penerimaan negara memang tak akan mencapai target pada tahun ini yang sebesar Rp 3.005,1 triliun. Ia menilai, penerimaan negara sampai akhir tahun hanya akan sebesar Rp 2.865,5 triliun atau hanya 95,4% dari target.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, dari targetnya sebesar Rp 3.621,3 triliun menjadi hanya akan sebesar Rp 3.527,5 triliun atau hanya akan mencapai 97,4% dari target APBN 2025.
"Presiden sudah katakan saya butuh Rp 300 triliun untuk berbagai program baru, dari MBG ditambahkan, terus berbagai macam itu, maka untuk supaya tidak menjebol defisit maka dilakukan efisiensi lalu direkonstruksikan," tutur Sri Mulyani.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menkeu Beri Sinyal: Efisiensi Anggaran Jadi Budaya, Lanjut di 2026