Tambahan Impor Pangan dari AS Dipastikan Tak Ganggu Program Swasembada

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan kebijakan penambahan impor pangan dari Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu program swasembada pangan yang ditargetkan Pemerintah. Hal itu disebabkan produk yang akan diimpor dari AS berbeda dengan komoditas yang ditargetkan mencapai swasembada.

"Tidak, tidak, sama sekali tidak (ganggu swasembada pangan). Produknya kan berbeda," tegas Budi saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2025).

Budi menjelaskan, produk pangan yang ditargetkan mencapai swasembada di dalam negeri seperti beras dan pangan lokal lainnya. Sementara, kebijakan impor ini menurutnya hanya untuk kebutuhan pemenuhan permintaan dalam negeri saja. Kendati demikian, Mendag mengaku belum bisa membocorkan terkait komoditas yang akan diimpor dari Amerika.

"Kalau dari kita sudah mempersiapkan (jenis komoditas yang akan diimpor). Tapi kita belum bisa bicara, termasuk strateginya seperti apa, mungkin nanti ketemu baru dibahas lebih detail," tuturnya.

Seperti diketahui, proses negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika ditargetkan rampung dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan ke depan. Karena itu, saat ini tengah difinalkan terkait tambahan impor yang akan dilakukan Indonesia dari Amerika untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

"Kan kemarin itu pertemuan dulu, baru nanti akan negosiasi yang lebih detail. Kita tunggu saja, kalau beliau bilang (Menko Airlangga) 2 bulan harus selesai, kita tunggu saja, negosiasinya masih berjalan," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalin pertemuan dengan 4 Pejabat utama AS yang terkait dengan isu dan kebijakan tarif antara lain Secretary of State AS, United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce AS, serta Secretary of Treasury AS. Juga dengan berbagai Asosiasi Usaha, Lembaga dan pihak swasta serta pihak lain di AS.

Mengutip siaran pers Kemenko Perekonomian, dalam pertemuan tersebut Pemerintah telah menyampaikan tawaran dan permintaan kepada Pemerintah AS untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang antara lain membahas peningkatan pembelian energi, produk pertanian, dan EPC, serta mengoptimalkan kerja sama terkait mineral kritis.

Menko Airlangga menyampaikan, pihak AS merespons sangat positif penawaran dan permintaan Indonesia, dan bersedia untuk menindaklanjuti segera pada level teknis, dengan segera memulai negosiasi di tingkat teknis dengan target menyelesaikan kerangka perjanjian dalam 60 hari.

(fjo)