10 Ladang Migas RI Terbengkalai, Ternyata di Sini Lokasinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengakui terdapat 10 wilayah kerja (WK) atau blok migas di Indonesia yang telah memiliki rencana pengembangan (Plan of Development/PoD), namun hingga kini belum juga berproduksi alias mangkrak.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja Rikky Rahmat Firdaus membeberkan sejumlah lokasi wilayah kerja yang mangkrak tersebut. Diantaranya seperti di offshore atau laut, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau.

"Ya mungkin untuk at least-nya nanti kami koordinasikan kembali supaya iklim investasinya tidak terganggu gitu. Tapi yang jelas komitmen kami adalah sinyal ini untuk memacu mereka untuk mawas diri lah kurang lebih begitu," kata Rikky di sela acara The 49th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025, dikutip Jumat (23/5/2025).

Adapun, untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya bakal menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah menyelenggarakan sponsor meeting, sebuah forum pertemuan antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan SKK Migas sebagai regulator.

"Ayo kalian berdua apa nih masalahnya gitu ya. Kesulitan finansial apa yang bisa dibantu oleh SKK Migas. Butuh pinjaman dana, kami pertemukan juga fasilitator dengan lenders atau bank negara. Hal-hal seperti itu yang SKK Migas akan laksanakan terhadap seluruh wilayah kerja," ujarnya.

Ia lantas mengingatkan adanya ketentuan dari Kementerian ESDM bahwa PoD pertama harus terealisasi dalam waktu lima tahun. Pasalnya apabila tidak, maka wilayah kerja tersebut bisa ditarik kembali oleh negara.

"Kami akan dorong mereka untuk mawas diri dulu gitu ya. Jadi aturannya kan ada, Pak Menteri sudah menyampaikan keputusan Menteri ya untuk POD pertama itu. 5 tahun harus segera onstream. Kalau nggak sesuai ketentuan kontrak kerja sama, kita bisa minta wilayah kerja itu kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan guna merealisasikan peningkatan produksi minyak, pihaknya siap melakukan langkah-langkah yang tidak biasa demi mengejar target lifting minyak yang lebih besar.

"Bapak Presiden, dalam rangka mewujudkan apa yang Bapak perintahkan maka kami dari Kementerian ESDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman, karena kalau hal-hal yang lazim rasanya lifting kita akan seperti itu saja," kata Bahlil.

Bahlil menilai salah satu langkah utama yang dilakukan Kementerian ESDM guna menggenjot kenaikan produksi minyak adalah perubahan regulasi secara besar-besaran. Bahkan, untuk mempercepat kenaikan produksi, pemerintah kini tak lagi mempermasalahkan skema kontrak antara Gross Split atau Cost Recovery.

"Tidak lagi kita persoalkan antara Gross Split atau Cost Recovery karena IRR nya rata-rata sudah ekonomis minimal 13% maksimal 17% di tengah 15% supaya tidak ada lagi perdebatan tentang ekonomis atau tidak, ini yang kami lakukan Pak," ujarnya.

Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah tak segan-segan mencabut suatu wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan menawarkannya kepada kontraktor lain, baik swasta maupun BUMN apabila dalam prosesnya KKKS tersebut berjalan lamban.

"Mohon maaf Pak, secara undang-undang, 5 tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Dan ini pak tanpa pandang bulu Pak, kalau Bapak izinkan tidak hanya swasta BUMN pun kita lakukan Pak. Pasti KKKS swasta agak ketawa mendengar ini kata mereka ah ada mainan baru," ujarnya.

(pgr/pgr)

Next Article Jelang Tutup Tahun, Pertamina Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatera