6.259 Personel Disiagakan Amankan Proses Pemungutan Suara di Pilkada Jakarta 2024

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 6.259 personel gabungan dikerahkan mengawal proses pemungutan suara pada Pilkada Jakarta 2024.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto menyebut, mereka akan disebar ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Karyoto mencatat setidaknya ada 32.570 TPS yang akan diamankan.

"Personel akan digeser ke seluruh wilayah jajaran Polda Metro Jaya untuk melaksanakan tugas pengamanan TPS. Saya mengingatkan kepada seluruh personil agar memonitor dan mengantisipasi perkembangan yang ada di lapangan," kata Karyoto di Lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Senin, (25/11/2024).

Karyoto merincikan, 6.259 personel gabungan meliputi 5.059 personel Polri dan 1.200 personel TNI.

Dari jumlah itu, sebanyak 3.299 akan mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara itu, sisanya 2.960 personel masuk ke dalam pasukan respons cepat atau power on hand yang bertugas 1x24 jam dan siap mobile apabila dibutuhkan.

"Power on hand sebanyak 2.960 personel," ucap dia.

Karyoto mewanti-wanti kepada personel yang bertugas untuk mengedepankan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan terhindar dari polarisasi.

"Sehingga proses pemungutan suara dan penghitungan suara di lokasi TPS sampai dengan selesai dapat berjalan dengan aman dan terkendali," ujar dia.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meminta aparat keamanan antisipasi segala gangguan yang terjadi pada saat proses pemungutan suara di Pilkada Jakarta 2024.

Teguh mengatakan, penguatan pengamanan perlu dilakukan, terutama di masa krusial pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Hal itu disampaikan Teguh saat memberikan sambutan di Apel Gabungan TNI-Polri dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara Operasi Mantap Praja Jaya 2024 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024).

"Pengamanan pada tahapan penguatan dan penghitungan suara kita perlu mengantisipasi segala bentuk gangguan baik teknis maupun sosial yang dapat menghambat proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengamanan di setiap TPS dan lokasi penghitungan suara harus lebih dioptimalkan secara netral, sigap dan profesional," kata Teguh.

Teguh menerangkan, Apel ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaran Pilkada serentak 2024.

Selain terkait antisipasi gangguan, Teguh juga menekankan mengenai penguatan sinergi antara jajaran TNI, Polri dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Sinergi dan komitmen yang telah kita bangun dengan baik juga akan dapat memberikan rasa aman bagi pemilih dan penyelenggara Pilkada," ujar dia.

Kemudian, lanjut Teguh menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang transparan dan adil. Karena selain pengamanan fisik, aparat dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU.

"Proses penghitungan suara harus transparan, tanpa celah untuk kecurangan atau tekanan guna menjaga integritas hasil Pilkada," ucap dia.

Terkahir, Teguh juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. Menurut dia, keberhasilan pilkada juga tergantung pada tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan turut serta menciptakan suasana Pilkada yang tertib dan kondusif.

"Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong partisipasimasyarakat, utamanya pada warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, turut menciptakan suasana yang damai demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak,menghasilkan pemimpin Jakarta yang amanah bagi kota Jakarta," ucap dia.

Teguh mengajak semua pihak untuk mengawal proses demokrasi ini agar berjalan dengan tertib, aman dan damai.

"Mari kita bersama menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi," ucap dia.