Ada Badan Penerimaan Negara, Prabowo Target Tax Ratio Jadi 15% di 2029

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan signifikan terhadap rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio, termasuk untuk target keseluruhan pendapatan negara sepanjang 5 tahun masa kepemimpinannya.

Dalam sasaran fiskal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Prabowo menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB sebesar 11,52%-15%. Dengan rasio keseluruhan pendapatan negara atau revenue ratio 13,75%-18%.

Target itu melonjak dari realisasi rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB pada 2024 yang hanya sebesar 10,07% terhadap PDB, sedangkan rasio pendapatan negara terhadap PDB 12,82%. Pada 2025 pun targetnya masih sebesar 10,24% untuk rasio penerimaan perpajakan, sedangkan rasio pendapatan negara 12,36%.

Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 yang tertuang dalam Perpres 12/2025, pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan negara ini untuk memperluas ruang fiskal dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Sebab, selama ini dianggap terlalu sempit dan bahkan lebih buruk dibanding negara lain.

Dalam dokumen itu disebutkan, bila dibandingkan kelompok negara maju, rasio perpajakan lndonesia pada 2023 yang sebesar 10,3% PDB, sanSat tertinggal dibandingkan Inggris (27,3% PDB), Meksiko (14,3% PDB), Brazil (14,2% PDB) dan Kanada (14,0% PDB).

"Dari sisi kemampuan pemerintah, pendapatan negara melalui penerimaan pajak (tax ratio) masih berada pada kisaran kurang dari 11%," dikutip dari dokumen RPJMN 2025-2029, Rabu (5/3/2025).

Untuk mencapai target penerimaan pajak yang semakin tinggi, itu pemerintah Prabowo merancang berbagai strategi, di antaranya berfokus pada implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Administration System) secara menyeluruh.

Lalu, dengan reformasi pajak yang lebih progresif; penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak; simplifikasi proses bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan; intensifikasi kebijakan dan ekstensifikasi objek cukai, peningkatan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap, simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau, serta perbaikan tata kelola cukai hasil tembakau untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan penerimaan negara.

Adapula rancangan kebijakan untuk penajaman tax incentive tepat sasaran berbasis sektor dan wilayah prioritas, termasuk orientasi pada riset dan inovasi, serta teknologi tinggi seperti semikonduktor dan energi bersih. Insentif untuk peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor juga dirancang.

Upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah melalui percepatan dan perluasan digitalisasi pemerintah daerah terutama elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga digitalisasi sektor-sektor produktif pendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Untuk mencapai target negara maju, pemerintahan Prabowo bahkan menargetkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%. Salah satu strategi untuk mengejar revenue ratio atau tax ratio sebesar itu ialah dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara dalam periode 2025-2029.

Pendiri BPN itu ia kategorikan sebagai bagain dari upaya mencapai Prioritas Nasional 7 yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi.

Prioritas Nasional 7 itu diagendakan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Reformasi birokrasi itu dilakukan dengan ekstensifikasi, dan intensifikasi penerimaan perpajakan. Lalu, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak, serta peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja.

Khusus untuk aspek optimalisasi pendapatan negara diarahkan untuk mewujudkan tercapainya peningkatan penerimaan perpajakan yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi dan terwujudnya peningkatan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dan tidak bergantung pada sumber daya alam.

(arj/haa)

Next Article Struktur Kementerian Baru Prabowo Bakal Rampung Bulan Depan!