Begini Beda BI, Bappenas dan Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Ekonomi 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, pada Kamis malam (3/7/2025).

Rapat ini membahas khusus mengenai asumsi makro rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan beberapa poin asumsi makro. Salah satu yang menjadi sorotan ada target pertumbuhan ekonomi.

"Kalau 2026 dimana kami menyebutkan KEMPPKF 5,2%-5,8%, maka PR untuk masing-masing komponen kontribusi growth harus makin tinggi lagi. Kalau 5,8%, konsumsi harus 5,5%," papar Sri Mulyani.

Konsumsi ini ditopang tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga inflasi rendah, penciptaan lapangan kerja dengan pendapatan yang baik, investasi harus mendekati 6% dan ekspor dijaga mendekati 7%.

Selain itu, pemerintah menyiapkan dua program akan menjadi andalan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan.

Dua program tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Beberapa program diharapkan dapat memberikan growth seperti MBG Kopdes, revitalisasi sekolah, dan belanja," kata Sri Mulyani.

Adapun asumsi makro yang ditetapkan Kemenkeu ini lebih optimistis dibandingkan dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,7%-5,5% pada 2026. Adapun, pertumbuhan ini akan sangat bergantung pada perkembangan global.

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan proyeksi pertumbuhan ini memperhitukan ekspor yang kemungkinan turun. Oleh sebab itu, dia mengingatkan pemerintah untuk perluasan kerja sama perdagangan.

Dari kisaran proyeksi ini, BI meyakni ekonomi akan tumbuh ada titik tengah di angka 5,1%, bahkan mencapai 5,2% seperti baseline Kementerian Keuangan.

Menurutnya, BI akan berupaya untuk ikut mendorong pertumbuhan dengan menurunkan suku bunga.

"Nah kami jelaskan BI all out dorong ekonomi. Kita turunkan suku bunga 2 kali, dan akan diturunkan lagi," kata Perry, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, DPR RI, Kamis (4/7/2025).

Lalu, BI akan menambah likuiditas ke pasar. Ini semua dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi lagi dari 5,1%-5,2%.

Dalam kesempatan ini, dia pun menjelaskan perbedaan proyeksi antara BI dan Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro RAPBN 2025 sebesar 5,2% hingga 5,8%.

Perry mengatakan kendati proyeksi BI lebih rendah, pihaknya yakin ekonomi Indonesia bisa naik hingga ke kisaran yang dipatok pemerintah.

"Kami memandang bahwa pertumbuhan akan bisa diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dalam kisaran perkiraan tersebut, sejumlah langkah perlu ditempuh termasuk juga implementasi program Asta Cita yang digariskan pemerintah," kata Perry"

Adapun, strateginya a.l. mengakselerasi investasi, menurunkan tingkati ICOR RI, mendorong pelaksanaan MBG. Berbagai langkah ini, kata Perry, bisa menaikkan ekonomi hingga 5,8%.

Sementara itu, Kementerian PPN/ Bappenas mengatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 ada di rentang 5,8% hingga 6,3%. Target ini telah dimuat dalam RKP 2026.

Rachmat menyebut proyeksi Bappenas sebesar 6,3 % merupakan angka yang moderat, namun tetap disusun dengan penuh kehati-hatian.

"Terus terang, angka 5,8 sampai 6,3 (%) itu sebenarnya moderat juga. Karena kesempatan kita untuk angka lebih tinggi dari itu, ya tapi kan kita harus hati-hati juga," ujar Rachmat dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR membahas RKA/RKP 2026 di Kompleks Parlemen, Kamis (3/7/2025).

Dia pun menjelaskan pendekatan perencanaan yang digunakan Bappenas berbeda dari Kemenkeu yang berbasis penganggaran.

"Jadi, kalau Menteri Keuangan, ini berdasarkan penganggaran. Kami berdasarkan perencanaan," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article DPR Bantah Isu Target Ekonomi 8% Bikin Rapat Sama Sri Mulyani Batal