ESDM Tata Ulang 45 Ribu Sumur Rakyat, Dorong Kemandirian Energi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menata ulang lebih dari 45 ribu sumur minyak rakyat yang tersebar di enam provinsi sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi optimalisasi produksi dalam negeri sekaligus memperluas pemerataan ekonomi di daerah penghasil minyak.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025, yang memberikan dasar hukum bagi penambang rakyat agar dapat beroperasi secara resmi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar kegiatan energi rakyat dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

"Pemerintah ingin memastikan masyarakat bisa bekerja secara legal, aman, dan tetap menjaga lingkungan," ujar Bahlil, dikutip Rabu (22/10/2025).

Kementerian ESDM mencatat terdapat 45.095 sumur rakyat tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagian besar sumur tersebut dikelola oleh masyarakat secara tradisional tanpa struktur tata kelola yang baku.

Bahlil menegaskan, pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumur rakyat memberi manfaat langsung bagi masyarakat daerah. Karena itu, pengelolaan akan diprioritaskan kepada BUMD, koperasi, dan UMKM setempat.

"UMKM-nya, koperasinya, dan BUMD-nya direkomendasikan kepala daerah agar masyarakat setempat benar-benar menjadi pelaku utama," katanya.

Langkah ini diharapkan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan daerah. Salah satu warga Joko Mulyo, menilai kebijakan ini membawa perubahan besar. Selama bertahun-tahun ia bekerja di bawah ketidakpastian hukum.

"Sekarang kami bisa kerja tanpa rasa takut," ujarnya.

Warga lain, Anita Bakti, ibu dua anak yang turut membantu di lokasi tambang, juga merasakan hal serupa.

"Kami berterima kasih kepada Pak Menteri. Sekarang kalau kerja rasanya terlindungi," ujarnya.

Pemerintah telah menyelesaikan inventarisasi nasional sumur rakyat pada 9 Oktober 2025. Dari hasil tersebut, pemerintah menetapkan sumur-sumur yang masih aktif dan layak berproduksi. Selama masa penanganan empat tahun, kegiatan produksi akan didampingi oleh Pertamina dan Medco Energi untuk memastikan penerapan standar keselamatan dan efisiensi operasional sesuai prinsip good engineering practices. Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang membuka sumur baru tanpa izin.

"Hanya sumur yang sudah terdata yang boleh berproduksi, sambil dilakukan pembenahan tata kelola secara bertahap selama masa penanganan empat tahun," jelasnya.

Langkah ini mendapat dukungan dari Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru. Dia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran negara. "Sekarang semua ada kejelasan, dan masyarakat bisa bekerja dengan tenang," ujarnya.

Selain menata sumur rakyat, pemerintah juga memperhatikan 1.400 sumur tua yang dibor sebelum tahun 1970 dan hingga kini masih menghasilkan sekitar 1.600 barel minyak per hari. Produksi tersebut diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian target nasional 1 juta barel per hari pada 2029. Bahlil menyebut, laporan SKK Migas menunjukkan rata-rata produksi minyak nasional per September 2025 mencapai 619 ribu barel per hari, mendekati target APBN 2025.

Untuk mencapai target jangka menengah, pemerintah menyiapkan lelang wilayah kerja baru dan mempercepat penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) serta Chemical EOR (CEOR).

"Kita memberikan satu formulasi sweetener yang ekonomis. Jadi target negara bisa meningkatkan lifting, tetapi para kontraktor juga tidak rugi," tutur Bahlil.

Penataan sumur rakyat menjadi bagian dari strategi transformasi energi yang lebih inklusif. Selain mendorong efisiensi produksi, kebijakan ini juga memperkuat kemandirian energi berbasis masyarakat. Hasil penataan sumur mulai terasa. Di bawah pepohonan karet yang membingkai Desa Mekar Sari, suara pompa minyak kembali terdengar stabil. Bagi warga seperti Joko, perubahan itu lebih dari sekadar peraturan. Bagi pemerintah, sumur rakyat bukan hanya sumber minyak, tapi juga simbol energi nasional bisa dikelola bersama rakyat.

"Kami kerja untuk hidup, bukan untuk melawan aturan. Sekarang kami merasa punya tempat," ujarnya.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Intip Kilang Gas Terbesar RI di Papua Barat