Inovasi di Tengah Efisiensi

Secara umum, tujuan efisiensi di era Presiden Prabowo adalah menghindari pemborosan anggaran dan mengoptimalkannya untuk program-program yang akan berdampak langsung ke masyarakat. Tujuan ini selaras dengan visi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia di masa depan.

Artinya, efisiensi ini bukan "diet ketat" yang melemahkan, melainkan sebuah proses membentuk tubuh yang lebih kuat dan bertenaga dengan membuang lemak berlebih.

Layaknya seorang atlet yang sedang membangun ototnya, semua proses ini memerlukan disiplin, ketekunan, dan visi jangka panjang. Efisiensi ini bukanlah pemangkasan yang melemahkan, melainkan strategi untuk menciptakan tubuh yang lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan global.

Kreatif dan Inovatif
Di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, efisiensi dipandang sebagai tantangan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan program Ekonomi Biru yang menjadi prioritas KKP untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen, ketahanan pangan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem kelautan perikanan.

Pelaksanaan program Ekonomi Biru meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budi daya perikanan di pesisir, laut, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengentasan persoalan sampah plastik di laut, tentunya membutuhkan pembiayaan yang tak sedikit.

KKP tidak hanya akan bergantung pada anggaran sudah ditetapkan, tetapi juga mengembangkan berbagai skema pendanaan alternatif.

Salah satu yang telah berjalan adalah Debt Swap for Nature bersama Pemerintah Amerika Serikat, yang mengalihkan utang menjadi dana hibah konservasi senilai US$ 35 juta untuk melindungi ekosistem terumbu karang.

Dampak program ini tentu akan dirasakan juga oleh masyarakat lokal yang ingin berpartisipasi menjaga ekosistem terumbu karang di Bentang Laut Kepala Burung, dan Bentang Laut Sunda Banda. Kawasannya meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Selain itu, KKP juga mendorong penerbitan obligasi karang (coral reef bond) bersama Bank Dunia, serta impact bond perikanan skala kecil, sebuah skema pendanaan berbasis hasil yang melibatkan investor swasta untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mencapai target konservasi dan ketahanan pangan nasional.

Kolaborasi
Sejalan dengan visi efisiensi dan optimalisasi sumber daya, KKP juga mendorong investasi sektor kelautan dan perikanan. Sehari menjelang Ramadan lalu, Menteri Trenggono mengundang investor dari Peru ke Kebumen dan Karawang untuk melihat langsung keberhasilan program Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) dan Budidaya Ikan Nila Salin (BINS).

Besarnya potensi pengembangan budidaya perikanan di Indonesia-ditopang oleh ketersediaan lahan, kondisi alam yang mendukung, serta tenaga kerja yang siap-menjadi daya tarik bagi investor. Apalagi, pemerintah telah menyediakan regulasi yang mendorong pengembangan budidaya berkelanjutan dan hilirisasi untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global.

Selain menggandeng investor swasta, KKP juga menjalin kerja sama dengan Badan Khusus PBB untuk Pengembangan Industri (UNIDO). Lewat proyek Global Quality and Standards Programme (GQSP) Indonesia Fase 2, UNIDO menggelontorkan hibah senilai 2 juta Euro untuk mendukung penguatan rantai nilai rumput laut dan udang agar lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.

Untuk proyek rumput laut dilaksanakan di wilayah Takalar, Jeneponto, Makasar, Maros , Wakatobi, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Denpasar dan Karawang. Sedangkan produksi udang dilakukan di Tarakan, Bulungan, Sidoarjo, Gresik, Pinrang, Barru, dan Lampung Selatan.

Terarah dan Diawasi
Meski KKP mengandalkan berbagai sumber pendanaan alternatif, pengawasan tetap menjadi prioritas. Setiap rupiah yang digunakan harus berdampak dan dikelola dengan akuntabilitas tinggi.

Semua dijaga melalui berbagai regulasi, seperti: Instruksi Menteri KP Nomor 167 Tahun 2023 dan Permen KP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pendanaan Program Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Saat ini KKP sedang menyusun Rancangan Kepmen KP tentang Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri. Dengan regulasi yang ada, setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan hasil pinjaman luar negeri akan dibahas secara detail bersama Menteri KP, lalu dilakukan review tidak hanya oleh pengawas internal tapi juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya dilakukan pengawasan, evaluasi hingga pelaporan kegiatan yang dilakukan. Mekanisme ini untuk mengoptimalkan kualitas kesiapan kegiatan pinjaman luar negeri sehingga pemanfaatannya dilakukan secara hati-hati, memitigasi risiko, meningkatkan kinerja, dan memastikan ketepatan waktu pelaksanaan.

Harapannya, melalui mekanisme ini pinjaman luar negeri bukan lagi beban, tetapi menjadi akselerator pembangunan yang dilakukan dengan hati-hati, mitigasi risiko yang kuat, serta memastikan efisiensi dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan.

Seperti kata pepatah, "Efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar, efektivitas adalah melakukan hal yang benar." Dengan menggabungkan keduanya, KKP tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga membangun sektor kelautan yang menjadi kebanggaan bangsa.