Jadwal Pengangkatan CASN 2024 Diundur, BKN Ungkap Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto buka-bukaan alasan di balik kebijakan penyesuaian pengangkatan para peserta lolos seleksi CASN 2024.

Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa jadwal pengangkatan untuk CPNS 2024 pada 1 Oktober 2025 sedangkan untuk PPPK menjadi 1 Maret 2026.

Haryomo mengatakan, kebijakan ini dilandaskan pada upaya pemerintah untuk menyeragamkan penentuan Terhitung Mulai Tanggal atau TMT CPNS dan PPPK di seluruh instansi pemerintahan. Sebab, selama ini berbeda antar instansi.

"Kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita, jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun PPPK itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain," ungkap Haryomo melalui akun Youtube Kementerian PANRB, dikutip Jumat (7/3/2025).

"Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum karena memang belum ditetapkan SK-nya," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Haryomo memastikan, ke depannya akan ada tren yang lebih baik dalam proses pengangkatan para CASN, sehingga untuk tiap-tiap peserta lulus seleksi dalam satu tahun anggaran kebutuhan formasi tidak lagi berbeda-beda tanggal mulai bekerjanya.

"Nah kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama," kata Haryomo.

"Sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu tidak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Tinggal kita nanti membuat roadmapnya secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat," tuturnya.

Haryomo pun mengingatkan, penyesuaian jadwal seperti ini kerap dilakukan pemerintah, karena memang seluruh proses seleksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintahan.

"Sekali lagi yang disesuaikan adalah TMT-nya. Sementara kepastian dia diangkat, Insya Allah tetap akan diangkat, karena memang ini kesepakatan antara pemerintah dengan DPR," ujar Haryomo.

(arj/haa)

Next Article 3 Juta Warga RI Ikut Tes Seleksi CPNS 2024