Tok! DPR Setuju Anggaran BGN Senilai Rp 268 Triliun di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IX DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran tahun 2026 untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan nilai total mencapai lebih dari Rp270 triliun. Fokus utama pada pengawasan obat, makanan, serta pemenuhan gizi nasional.

Komisi IX DPR RI menyepakati alokasi anggaran BPOM sebesar Rp2,2 triliun untuk tahun 2026. Anggaran tersebut terbagi dalam dua program utama seperti Program Dukungan Manajemen senilai Rp1,81 triliun dan Program Pengawasan Obat dan Makanan senilai Rp432 miliar.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar menjelaskan, alokasi tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan sediaan farmasi, pangan olahan, hingga penegakan hukum. Target kinerja BPOM 2026 mencakup pemeriksaan lebih dari 40 ribu sampel obat dan 19 ribu sampel makanan, serta pendampingan bagi UMKM dalam registrasi pangan olahan.

"Anggaran ini akan memastikan efektivitas pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia, termasuk melalui 76 unit pelaksana teknis," kata Taruna dalam rapat bersama Komisi IX, Senin (15/9/2025).

Anggaran BGN 2026 Rp268 Triliun

Sementara itu, Komisi IX DPR RI juga menyetujui pagu alokasi anggaran BGN sebesar Rp268 triliun untuk tahun anggaran 2026. Anggaran ini naik sekitar Rp50 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut 95,4% anggaran atau sekitar Rp255,58 triliun akan dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, termasuk pemberian makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kelompok rentan. Sementara Rp12,4 triliun lainnya digunakan untuk dukungan manajemen.

"Kenaikan Rp50 triliun diprioritaskan untuk perluasan cakupan PBG (Pemberian Makanan Bergizi), digitalisasi, promosi edukasi, serta penguatan tata kelola dan pengawasan," ujar Dadan.

BGN menargetkan program bantuan gizi dapat menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, termasuk 28 juta siswa SD sederajat, 13,9 juta siswa SMP sederajat, 12,5 juta siswa SMA sederajat, serta 2,5 juta balita dan 2,2 juta ibu hamil.

Distribusi anggaran BGN juga menunjukkan komitmen besar pada sektor pendidikan dan kesehatan, dengan 87,47% diarahkan untuk anak sekolah dan 9,67% untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menegaskan, persetujuan anggaran ini menjadi bentuk dukungan penuh parlemen untuk memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan berbahaya.

"Komisi IX berharap BPOM dan BGN dapat meningkatkan kinerja pengawasan serta memastikan program pemenuhan gizi berjalan optimal. Sinergi dengan DPR menjadi kunci agar implementasi program tepat sasaran," ujarnya dalam kesimpulan rapat.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article KPK Minta Tambah Anggaran 2026 Jadi Rp2,23 T, Ini Jawab DPR!