Tok! Trump Sahkan UU Kontroversial, Jadi 'Bom Waktu' untuk AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani undang-undang besar yang mencakup pemotongan pajak dan anggaran pada Jumat (4/7/2025) waktu setempat, dalam sebuah upacara luar ruangan yang diselenggarakan di Gedung Putih dan menyerupai kampanye politik.

Dilansir Reuters, penandatanganan itu dilakukan bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli, disaksikan ratusan pendukung, dengan latar belakang pertunjukan udara dari jet tempur dan pengebom siluman.

Undang-undang yang menjadi tonggak utama masa jabatan kedua Trump ini mencakup penguatan kebijakan imigrasi, pemberlakuan permanen atas pemotongan pajak tahun 2017, serta pemangkasan besar dalam belanja pemerintah yang diperkirakan akan menyebabkan jutaan warga Amerika kehilangan asuransi kesehatan.

"Belum pernah saya melihat orang-orang sebahagia ini di negara kita, karena begitu banyak kelompok berbeda yang kini diperhatikan: militer, warga sipil dari berbagai latar belakang, dan lapangan kerja di berbagai sektor," kata Trump dalam pidatonya, sambil mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPR Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas Senat John Thune yang memimpin pengesahan rancangan tersebut di Kongres.

"Inilah pemotongan pajak terbesar, pemotongan belanja terbesar, dan investasi keamanan perbatasan terbesar dalam sejarah Amerika," imbuh Trump.

Rancangan undang-undang ini disahkan DPR yang dikuasai Partai Republik dengan selisih tipis, yakni 218 suara melawan 214, setelah melalui perdebatan emosional dan panjang di lantai Kongres.

Upacara penandatanganan digelar megah di halaman selatan Gedung Putih, dengan partisipasi para pembantu presiden, anggota parlemen Partai Republik, keluarga militer, dan para pendukung Trump, serta diiringi flyover pesawat tempur yang sebelumnya digunakan dalam serangan ke fasilitas nuklir Iran.

Setelah menyampaikan pidato yang sarat dengan klaim soal kemajuan Amerika di bawah kepemimpinannya, Trump menandatangani undang-undang tersebut, berfoto bersama para pemimpin legislatif Partai Republik dan anggota kabinetnya, lalu berjalan di tengah kerumunan pendukung.

Kritik Tajam

Pengesahan UU ini menjadi kemenangan besar bagi Trump dan sekutunya di Partai Republik, yang mengklaim bahwa langkah ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Namun, analisis dari lembaga nonpartisan memperingatkan bahwa undang-undang ini berpotensi menambah lebih dari US$3 triliun atau sekitar Rp53.000 triliun terhadap utang nasional AS yang kini telah mencapai US$36,2 triliun.

Beberapa anggota Partai Republik sendiri mengungkapkan keprihatinan terhadap besarnya anggaran dalam RUU ini dan dampaknya terhadap program jaminan kesehatan. Namun, hanya dua dari 220 anggota DPR dari Partai Republik yang menolak RUU tersebut, bergabung dengan seluruh 212 anggota Partai Demokrat dalam oposisi.

Salah satu bentuk perlawanan paling menonjol datang dari Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, yang mencatatkan rekor pidato terpanjang di lantai DPR: 8 jam 46 menit.

Dalam pidatonya, Jeffries mengecam RUU ini sebagai "hadiah bagi kaum miliarder" dan menuduhnya akan mencabut hak warga miskin atas asuransi kesehatan yang dibiayai negara serta bantuan pangan.

Senjata Makan Tuan

Ketua Komite Nasional Partai Demokrat, Ken Martin, memperkirakan bahwa undang-undang ini akan menjadi bumerang politik bagi Partai Republik dalam pemilu kongres 2026 mendatang.

"Hari ini, Donald Trump menandatangani nasib Partai Republik, mengokohkan mereka sebagai partai untuk para miliarder dan kepentingan khusus-bukan untuk keluarga pekerja," ujar Martin dalam pernyataannya.

"Legislasi ini akan menjadi beban yang menggantung di leher Partai Republik selama bertahun-tahun. Ini adalah pengkhianatan total terhadap rakyat Amerika. Hari ini, kami memberikan peringatan kepada Partai Republik: kalian akan kehilangan mayoritas kalian."

Dengan latar belakang pemilu presiden mendatang dan ketegangan politik yang terus meningkat di Washington, undang-undang ini diperkirakan akan menjadi isu panas yang membelah opini publik Amerika, antara mereka yang melihatnya sebagai langkah pembaruan ekonomi dan mereka yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan warga berpenghasilan rendah.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Pemerintahan AS Akhirnya Selamat dari Shutdown, Ini Kronologinya