30 Negara dan Wilayah Ini Pilih Hidup Tanpa Militer, Ini Daftarnya

Jakarta,CNBC Indonesia — Banyak negara memperkuat kekuatan pertahanannya dengan memperbesar jumlah personel militer dan memperbarui alat utama sistem senjata atau alutsista.

Namun, ternyata ada 30 negara dan wilayah yang justru memilih untuk tidak memiliki angkatan bersenjata resmi.

Negara-negara ini mengandalkan kepolisian, pasukan paramiliter, perjanjian keamanan dengan negara lain, hingga aliansi pertahanan multinasional. Beberapa negara kecil lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi daripada belanja militer.

Ada pula yang secara historis atau politik menandatangani perjanjian netralitas atau memperoleh perlindungan dari negara sekutu. Contohnya, Kosta Rika membubarkan militernya pasca perang saudara pada 1948, sementara negara-negara mikro di Eropa seperti Andorra dan Liechtenstein dilindungi oleh tetangganya yang lebih besar.

Sebagian besar negara mikro, negara pulau, maupun negara dengan kondisi diplomatik atau historis khusus memilih untuk tidak memiliki tentara. Keputusan ini membuat pengeluaran militer mereka relatif kecil, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

Keamanan nasional biasanya dijaga melalui kepolisian, pasukan paramiliter, hingga perjanjian internasional atau keanggotaan dalam koalisi keamanan.

Di kawasan Pasifik, misalnya, Kiribati, Tuvalu, Nauru, Palau, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Samoa, dan Niue bergantung pada negara mitra yang lebih besar seperti Australia, Selandia Baru, atau Amerika Serikat untuk perlindungan pertahanan. Di Eropa, negara mikro seperti Andorra, Liechtenstein, Monako, San Marino, dan Kota Vatikan juga memperoleh jaminan keamanan melalui perjanjian dengan negara tetangga yang memiliki kekuatan militer lebih besar.

Sementara itu, di Karibia, Dominika, Grenada, St Lucia, St Vincent, serta St Kitts dan Nevis memilih bergabung dalam Regional Security System, kerja sama multinasional yang mengandalkan pasukan polisi dan penanggulangan krisis. Contoh lain datang dari Kosta Rika dan Panama yang secara sukarela membubarkan militernya dan memusatkan perhatian pada penguatan kepolisian serta keamanan domestik, tanpa bergantung pada jaminan perlindungan eksternal secara resmi.

Keputusan negara-negara ini menunjukkan bahwa kedaulatan tidak selalu identik dengan keberadaan militer tetap. Dengan dukungan diplomasi damai, perjanjian internasional, dan aliansi strategis, keamanan nasional tetap dapat terjaga.

Selain itu, pengeluaran militer yang rendah memungkinkan mereka fokus pada kesejahteraan rakyat. Namun, dalam kondisi konflik global, ketergantungan pada kekuatan eksternal juga menimbulkan risiko jika terjadi perubahan geopolitik.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)