Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi RI hingga 6,3% pada 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%-6,3% dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

"Terima kasih pada pimpinan pemerintahan sebelumnya, yang sudah bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,03 % pada tahun 2024. Namun demikian, mengingat adanya berbagai ketidakpastian global, terdapat risiko ke bawah, sehingga pertumbuhan sebesar bisa mencapai 5,8% pada tahun-tahun yang akan datang kita harapkan," ujar Rachmat Pambudy dalam konferensi pers Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2026, Senin (5/5/2025).

Selain itu, penurunan intensitas emisi GRK diperkirakan 37,14% dengan indeks lingkungan hidup 76,67%. Sementara kemiskinan ekstrem 0%, tingkat kemiskinan 6,5%-7,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,44%-4,96%, dan rasio gini 0,377-0,380.

Untuk sasaran pertumbuhan ekonomi kawasan barat Indonesia sebesar 5,6%-6,0% dan kawasan timur Indonesia sebesar 6,5%-7,3%

RKP Tahun 2026 disusun dengan tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Adapun prioritas pembangunan tahun 2026 terbagi menjadi 2 sektor utama. Yakni kedaulatan pangan dan energi dan ekonomi yang produktif dan inklusif.

Rachmat Pambudy menjelaskan dua sektor tersebut merupakan yang paling krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat. Beberapa prioritas pembangunan tersebut telah dijalankan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Program-program tersebut telah dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, serta mendukung transformasi struktural menuju Indonesia emas, dan beberapa diantaranya saat ini sedang dilaksanakan," ujar Rachmat Pambudy.

Seperti program makan bergizi, pembangunan sekolah unggul dan digitalisasi pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan rumah sakit di daerah, pembangunan tiga juta rumah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

(haa/haa)

Next Article Video: Pengusaha Ritel Teriak Soal PPN 12%, Sebut Pemerintah Tak Peka