Tekan Polusi di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup Lakukan Hal Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut pihaknya tengah meminta perizinan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menyusun regulasi tentangan penanganan polusi udara di wilayah Provinsi Jakarta.

Menurut dia permasalahan ini melibatkan banyak pihak, baik Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Kementerian Perhubungan.

"Jadi ngga bisa Lingkungan Hidup saja. Kementerian Lingkungan Hidup bisa memberikan tekanan, tetapi operasionalnya tidak seperti itu. Kami juga memberikan surat kepada Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan untuk mengkonversi BBM kita dari kondisi api menjadi euro 4 atau dari kebijakan-kebijakan global dengan standar euro 4," ungkap dia dalam Press Conference Hari Kehati dan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2025, Kamis (22/5/2025).

Lebih lanjut dia memaparkan mengenai konsentrasi polusi udara di wilayah Jakarta yang terus mengalami peningkatan. Konsentrat polusi ini kata dia hanya bisa mengalami penurunan ketika hujan datang.

"Dan itu menjadi polusi udara yang kemudian menjadi pembebanan kesehatan oleh masyarakat. Itu nilainya cukup besar. Itu memang sangat serius polusi udara kita. Itu masih bisa langsung mempengaruhi kehidupan dari sisi biologi kita. Ini yang kemudian kita mencoba melakukan yang sebenarnya perlu sekali lagi," jelas Hanif.

Hanif menjelaskan, polusi udara disebabkan oleh kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Untuk itu ia meminta Kementerian ESDM untuk mengkonversi BBM ke euro 4.

"Euro 4 ini kandungan sulfurnya hanya diperbolehkan 50 gram per kilometer. Saat ini sulfur kita tidak angka 5.000. jadi selisihnya jauh apapun yang kita lakukan kalau kita tidak merubah mengkonversi BBM kita ke euro 4 maka dipastikan bahwa kualitas udara kita akan terus buruk," papar Hanif.

Namun, konversi ini memiliki konsekuensi yang besar sebab upaya ini memerlukan nilai subsidi yang tinggi. Meski begitu, Nilai subsidi tersebut tak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh polusi udara.

"Kematian yang timbul jauh lebih kecil daripada upaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah gara-gara polusi udara. Kita sedang menjelajah itu karena BBM ini termasuk transportasinya diindikasi berdasarkan kajian kita yang kita reviu dari beberapa penelitian, berkontribusi 35% dari polusi udara Jakarta," tambah dia.

Penyebab lainnya adalah operasional boiler. Di mana KLHK mencatat sebanyak lebih dari 1.000 unit tungku bakar berada di wilayah Jakarta, yakni di 57 kawasan industri. Untuk itu, lanjut dia, Kementerian LHK melakukan pendataan dan pengetatan dalam penggunaan boiler.

"Jadi kemarin kita masuk ke kawasan industri KBN. Kami akan setiap Senin akan pindah satu kawasan industri ke kawasan industri lain untuk menjaga intensitas kegiatan pembakaran bahan bakar batu bara yang disinyalir penyebab utama untuk kualitas udara turun drastis," pungkas dia.

(dpu/dpu)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Jelang Puncak Kemarau, KLH Sisir Kawasan Industri