Tiba-Tiba Bos Buruh Serukan "Puasa" Demo, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Gerakan buruh di berbagai wilayah menyatakan untuk sementara waktu tidak akan melakukan aksi turun ke jalan hingga situasi nasional dianggap kondusif. Dua konfederasi buruh yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengambil sikap ini usai kerusuhan besar beberapa waktu lalu.

"Buruh dalam beberapa waktu ke depan tidak akan melakukan aksi dulu sampai memandang kondisinya kondusif, dan kami mendukung Presiden, Polri, TNI dan jajaran keamanan untuk memastikan suasana kondusif dengan catatan aktor intelektual yang membuat rusuh ditangkap," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (16/9/2025).

Ia bahkan menyebut kerusuhan besar beberapa waktu lalu diduga didalangi oleh mafia minyak yang sudah dibidik oleh Kejagung, atau mafia kelapa sawit ilegal hingga mafia tambang-tambang ilegal, dimana mereka melakukan serangan balik untuk melumpuhkan kebijakan Presiden Prabowo. Padahal Said Iqbal menyebut Presiden pun mengizinkan adanya demonstrasi.

"Presiden setuju demo, boleh, tapi konstitusional, nggak anarkis, anti kekerasan, disampaikan dengan cara damai. Presiden setuju, buruh, mahasiswa demonstrasi boleh, yang nggak boleh anarkisme dan tindakan melanggar Undang-undang, merusak fasilitas umum, membakar, bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa, ga cuma Affan, tapi nyawa yang lain juga," lanjutnya.

Padahal saat ini buruh sedang menuntut agar Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan bisa segera sah, poinnya yakni Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah atau (Hostum). Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026. 

"Kami semua akan selalu mendukung presiden Prabowo untuk menegakkan keadilan hak-hak rakyat dan buruh, sahkan RUU tenaga kerja, atau kita sebut Hostum. Pernyataan ini akan diikuti 7 provinsi besar, di Sumut menyatakan sikap hari ini, lalu di Jawa Barat, berikutnya Jawa Timur dan Sumatra Selatan, jadi ada 7 provinsi besar," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Meski demikian pernyataan sikap itu tidak dilakukan dengan aksi unjuk rasa karena saat ini buruh sedang menahan demonstrasi. Kerusuhan beberapa waktu lalu membuat buruh menilai reformasi yang belakangan digaungkan seharusnya mengarah ke perbaikan institusi, bukan ke individu.

"Kami mendukung Polri dalam menindak tegas pembakaran gedung yang mengakibatkan wafatnya 4 orang di Sulawesi Selatan dan korban lain, dan pelaku perusakan fasilitas publik, karena itu uang rakyat. Dan buka restorative justice untuk peserta aksi yang tidak melakukan pidana, wajib itu," sebut Andi Gani Nena Wea.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Buruh dan Pengusaha Mulai Akur, Ada Apa Nih?