Zero ODOL Belum Bisa 100 Persen, Menteri PU Ungkap Alasannya

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, bahwa pemerintah saat ini belum bisa melarang 100% truk Over Dimension Over Load ( ODOL ). Dia mengatakan, pelarangan truk ODOL tanpa pertimbangan matang berpotensi memicu inflasi karena peningkatan biaya logistik .

"Melarang (truk) ODOL 100 persen mungkin juga dalam kondisi sekarang belum bisa. Ya, karena bisa menaikkan inflasi dan seterusnya. Tapi tidak kami larang juga tidak bisa, karena keterbatasan anggaran akan membuat kemudian kemampuan kami untuk melakukan preservasi jalan turun," kata Dody sebagimana dilansir media.

Dia menjelaskan, melarang truk obesitas melintas di jalan tol masih bisa dilakukan karena sudah ada payung hukum yang mengaturnya. Kendati, melarang truk ODOL tersebut melintas di jalan nasional sulit dilakukan karena belum ada aturan besaran muatannya.

"Masalahnya satu sebetulnya, jalan tol tuh alat ukurnya ada. Jadi, begitu ODOL masuk diukur. Tapi di jalan nasional, kan, nggak ada. Dulu kami bergantung kepada jembatan timbang, tapi sekarang lihat hampir-hampir nggak ada tuh jembatan timbang," terangnya.

Pengamat Transportasi, Deddy Herlambang menjelaskan, bahwa keberadaan truk ODOL sebenarnya sudah ingin diatasi oleh pemerintah. Namun, hal tersebut kerap berbenturan dengan kepentingan ekonomi nasional.

Deddy mengungkapkan hilangnya truk ODOL secara tiba-tiba juga dinilai kementerian perindustrian (kemenperin) dapat merugikan ekonomi Indonesia. Dia melanjutkan, pada kenyataannya, sektor transportasi logistik terutama pangan terbantu dengan keberadaan truk-truk ODOL.

Ia juga mengatakan, keberadaan truk ODOL bisa menekan harga beras yang mahal. Dia mencontohkan, harga beras yang diangkut menggunakan truk normal atau tidak ODOL bisa mencapai Rp 100 ribu.

"Namun kenyatannya, saat ini harga beras berada di nominal Rp 50 ribuan karena mereka diangkut truk ODOL," ungkapnya.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung sebelum menerapkan Zero ODOL. Menurutnya, infrastruktur yang belum matang hanya akan membuat kebijakan tersebut sia-sia.

"Intinya kalau memaksakan kebijakan, ya tentu harusnya dilakukan bertahap. Nanti jangka panjangnya itu baru bisa," katanya.

(akr)