Ada Potensi Penumpukan Pemilih, KPU Jakarta Sarankan Waktu Kedatangan ke TPS saat Pencoblosan di Jam Berikut Ini

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Wijaya mengatakan, ada potensi penumpukan pemilih di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pencoblosan Pilkada Jakarta 2024. Sehingga, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diminta mengatur waktu kehadiran pemilih.

“Karena berdasarkan simulasi kami di hampir semua kabupaten kota, terjadi potensi penumpukan pemilih apabila pemilih tidak diatur waktu kehadirannya,” kata Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta Dody Wijaya di Kantor KPU, Senen, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Dody, pihaknya menyarankan waktu kedatangan bagi pemilih antara pukul 07.00-08.00 WIB, lalu direntang 08.00-09.00 WIB, 09.00-10.00 WIB, 10.00-11.00 WIB, 11.00-12.00 WIB, dan 12.00-13.00 WIB.

“Jadi kami mengimbau pemilih juga hadir sesuai dengan waktu yang disarankan, kecuali memang ada kondisi-kondisi khusus yang memang harus hadir di luar jadwal yang telah ditentukan,” ujar Dody.

Adapun proses pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung pada Rabu 27 November 2024. Waktu pemungutan suara akan dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB.

“Ini penting kami mengimbau kepada KPPS memberikan informasi yang lengkap pada pemilih untuk hadir sesuai dengan saran waktu yang ditentukan,” kata dia.

Dia menyebut, pemilih wajib membawa formulir C Pemberitahuan dan KTP elektroniknya atau E-KTP. Dua dokumen ini wajib dibawa oleh pemilih ke TPS pada 27 November 2024.

“Kalau KTP-nya hilang bisa membawa fotokopi KTP atau foto KTP dari HP-nya atau identitas kependudukan digital atau E-KTP atau bisa mengurus minta pencetakan KTP ke Dukcapil. Dan komitmen Dukcapil dalam waktu 15 menit akan diterbitkan,” kata dia.

Sebanyak 6.259 personel gabungan dikerahkan mengawal proses pemungutan suara pada Pilkada Jakarta 2024.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto menyebut, mereka akan disebar ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Karyoto mencatat setidaknya ada 32.570 TPS yang akan diamankan.

"Personel akan digeser ke seluruh wilayah jajaran Polda Metro Jaya untuk melaksanakan tugas pengamanan TPS. Saya mengingatkan kepada seluruh personil agar memonitor dan mengantisipasi perkembangan yang ada di lapangan," kata Karyoto di Lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Senin, (25/11/2024).

Karyoto merincikan, 6.259 personel gabungan meliputi 5.059 personel Polri dan 1.200 personel TNI.

Dari jumlah itu, sebanyak 3.299 akan mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara itu, sisanya 2.960 personel masuk ke dalam pasukan respons cepat atau power on hand yang bertugas 1x24 jam dan siap mobile apabila dibutuhkan.

"Power on hand sebanyak 2.960 personel," ucap dia.

Karyoto mewanti-wanti kepada personel yang bertugas untuk mengedepankan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan terhindar dari polarisasi.

"Sehingga proses pemungutan suara dan penghitungan suara di lokasi TPS sampai dengan selesai dapat berjalan dengan aman dan terkendali," ujar dia.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meminta aparat keamanan antisipasi segala gangguan yang terjadi pada saat proses pemungutan suara di Pilkada Jakarta 2024.

Teguh mengatakan, penguatan pengamanan perlu dilakukan, terutama di masa krusial pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Hal itu disampaikan Teguh saat memberikan sambutan di Apel Gabungan TNI-Polri dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara Operasi Mantap Praja Jaya 2024 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024).

"Pengamanan pada tahapan penguatan dan penghitungan suara kita perlu mengantisipasi segala bentuk gangguan baik teknis maupun sosial yang dapat menghambat proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengamanan di setiap TPS dan lokasi penghitungan suara harus lebih dioptimalkan secara netral, sigap dan profesional," kata Teguh.

Teguh menerangkan, Apel ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaran Pilkada serentak 2024.

Selain terkait antisipasi gangguan, Teguh juga menekankan mengenai penguatan sinergi antara jajaran TNI, Polri dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Sinergi dan komitmen yang telah kita bangun dengan baik juga akan dapat memberikan rasa aman bagi pemilih dan penyelenggara Pilkada," ujar dia.

Kemudian, lanjut Teguh menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang transparan dan adil. Karena selain pengamanan fisik, aparat dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU.

"Proses penghitungan suara harus transparan, tanpa celah untuk kecurangan atau tekanan guna menjaga integritas hasil Pilkada," ucap dia.