Ponakan Prabowo Sentil Ladang Korupsi ASN: Banyak yang Kalang Kabut

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi terhadap program kunjungan kerja (kunker) hingga focus group discussion (FGD).

Menurut Sara, sapaan akrabnya, dua program tersebut selama ini menjadi celah korupsi di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN.

Sebagai mitra dari sektor perindustrian, Komisi VII DPR mengaku kini banyak menerima keluhan dari sektor tersebut. Sebab, banyak kegiatan atau klien mereka biasanya dari institusi pemerintah.

"Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality, hotel-hotel, perhotelan kan semuanya lagi pada komplain," kata Sara dalam diskusi bedah buku Prabowo di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (7/3).

"Biasanya yang mengisi itu pemerintah, pemerintah-pemerintah yang melakukan FGD, workshop, kunker ya kan, nah itu semuanya lagi di-cut gitu. Karena sebenarnya banyak celah korupsinya tuh di situ," lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus ponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengakui kini banyak yang tak suka dengan kebijakan efisiensi tersebut. Sebab, kebijakan itu secara langsung berdampak pada program seperti kunker dan FGD.

"Jadi, ini lagi banyak yang pokoknya nggak suka. Karena program yang tadinya menjadi celah untuk bikin standardisasi harus bikin FGD 10 (kali), harus bikin panel talk, workshop, itu lagi banyak yang di-cut, pasti nggak suka," kata Sara.

Prabowo, kata Sara, telah menginstruksikan agar aparat penegak hukum mengambil sikap tegas. Menurut dia, Prabowo telah memberikan pesan yang tegas untuk melakukan bersih-bersih.

"Dan sekarang kenapa banyak yang kalang kabut, karena jelas, hukum harus ditegakkan. Jaksa hakim silakan. Siapapun yang melanggar, sikat. Dan ini lagi bersih-bersih istilahnya. Is a clear massage. Pesan yang jelas dan enggak semua orang suka," katanya.

Dalam kesempatan itu, Sara menyinggung opini soal 'Indonesia Gelap' di tengah badai PHK di sejumlah industri baru-baru ini. Ia mengklaim data dari industri manufaktur yang menyebut jumlah penyerapan tenaga kerja jauh lebih besar dari pegawai yang terkena PHK.

Dalam data tersebut, kata Sara, jumlah pegawai terkena PHK mencapai 48 ribu. Namun, selama 2024, angka penyerapan tenaga kerja mencapai 1 juta.

"Jadi kesannya, bahwa Indonesia gelap. Salah satunya. Bukan saya mencoba tapi, datanya adalah, misalnya untuk tahun ini tapi untuk 2024, data dari industri manufaktur, yang di-PHK sekitar 48 ribu. Tapi jumlah lapangan pekerjaan, tenaga yang diserap tahun 2024 di industri manufaktur lebih dari 1 juta," kata Sara.

Tak hanya itu, Sara juga mengklaim pembentukan Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan impian Soemitro Djojohadikusumo.

Soemitro merupakan kakek Rahayu, sekaligus ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Soemitro dikenal sebagai ekonom generasi awal Presiden Soeharto atau biasa dikenal kelomlok Barkeley.

"Dan terutama juga soal Danantara tadi, itu adalah impian dari Prof Soemitro Djojohadikusumo. Jadi bukan hal baru," kata Sara.

Lewat Danantara, Ia mengklaim Prabowo hanya ingin menunjukkan konsistensinya sejak awal. Rahayu mempersilakan publik untuk menguji konsistensi Prabowo sebelum menjadi Presiden.

(thr/dal)

[Gambas:Video CNN]