Kala JK Resah Utang RI Rp 8.909 T, Sepertiga APBN Buat Bayar Cicilan

Jakarta, CNBC Indonesia - Besarnya nominal utang pemerintah saat ini yang sudah menembus Rp 8.909,14 triliun per Januari 2025 membuat Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla resah.

Dia melihat beban utang tersebut turut mengerek biaya pembayaran bunga utang dalam APBN pemerintah, menyebabkan anggaran pemerintah yang seharusnya bisa jor-joran untuk pembangunan ekonomi malah makin terbatas.

Akibatnya, belanja negara yang seharusnya bisa menjadi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi malah menjadi lemah, membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5% satu dekade terakhir.

"Walaupun APBN (anggaran belanja) besar, Rp 3.200 triliun-3.600 triliun, tapi ini sepertiganya habis untuk utang dan pembayaran bunga," ucap JK dalam program Koneksi Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Rabu (16/4/2025).

Padahal, JK mengingatkan, porsi belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi cukup besar. Meskipun, kalau dilihat berdasarkan struktur PDB, per kuartal I-2025, distribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 10%. Terbesar dari Konsumsi rumah tangga 53% lebih, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 30,12%, dan ekspor 23,36%.

Namun, menurut JK, belanja pemerintah atau government spending dan investasi merupakan dua komponen utama yang sangat mempengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat, khususnya dari sisi penopang daya beli, karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan secara cepat.

"Konsumsi masyarakat harus didahului dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat itu kalau anggaran pemerintah cukup tinggi untuk meningkatkan ekonomi, untuk bikin infrastruktur, orang bekerja. Yang kedua, pendapatan masyarakat terjadi kalau dia bekerja, kalau ada investasi, ini tidak terjadi atau malah berkurang," tegasnya.

Oleh sebab itu, JK mengingatkan pentingnya pengelolaan utang dari sisi nominal, bukan hanya sekedar berpedoman dari rasio utang terhadap PDB. Apalagi, dalam 5 tahun terakhir, belanja pemerintah ia anggap tidak teralokasikan dengan benar untuk belanja produktif.

"Ini kan dipakai macam-macam, kayak dipakai untuk bangun IKN, begitu banyak subsidi-subsidi, kemudian biaya kemarin untuk pemilu, semua itu kan sebabkan basis anggaran pemerintah menurun kemampuannya, menyebabkan ekonomi masyarakat juga menurun," ujar JK.

(arj/haa)

Next Article Menkeu Era Soeharto Ungkap Fakta Mencengangkan Soal Utang RI